HARIANDATA.COM – Banjir kembali melanda Kabupaten Pohuwato. Peristiwa ini tercatat sebagai banjir keempat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, memicu kekhawatiran masyarakat serta sorotan keras dari berbagai pihak.
Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Pohuwato, Abdul Rahmat G. Ebu, menilai banjir yang terus berulang menunjukkan lemahnya sikap pemerintah dalam menangani akar persoalan.
“Ini sudah banjir yang keempat, tetapi sampai sekarang belum ada sikap nyata dari pemerintah. Padahal sudah sangat jelas dan terang bahwa salah satu penyebabnya adalah aktivitas perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan AMDAL,” tegas Abdul Rahmat.
Ia menilai, respons pemerintah selama ini masih sebatas penanganan sementara, seperti penyaluran bantuan, tanpa menyentuh persoalan utama di wilayah hulu.
“Saat ini bukan soal bagi-bagi bantuan. Itu hanya obat sementara. Kalau kita lalai menjaga hulu, sama saja kita mempertajam jurang malapetaka bagi masyarakat,” ujarnya.
Abdul Rahmat juga mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai lamban dalam mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan tambang.
“Apakah kita harus menunggu petaka yang lebih besar lagi baru kemudian menghentikan aktivitas perusahaan?” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah daerah, khususnya Bupati Pohuwato, untuk tidak saling melempar tanggung jawab dan segera hadir di tengah masyarakat yang saat ini dilanda ketidakpastian akibat banjir yang belum diketahui kapan akan surut.
“Insiden ini tidak boleh hanya menjadi wacana tanpa titik terang. Pemerintah harus bergerak cepat dan tegas, termasuk memberhentikan aktivitas perusahaan, apalagi di tengah kondisi masyarakat yang penuh kekhawatiran akan terjadinya banjir susulan yang lebih besar,” pungkasnya.
(Bang/Hariandata)
