HARIANDATA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato terus berupaya untuk mewujudkan pembangunan kantor Bupati yang baru.
Upaya ini dibuktikan dengan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, serta anggota DPRD lainnya.
Mereka juga didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pohuwato, Ir. Risdiyanto Mokodompit, ST.MT, serta perwakilan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Gorontalo, Irawanto, ST.MT, dan Iin Datuage, ST.MT.
Kunjungan yang berlangsung pada Selasa, 10 Desember 2024, ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait kelanjutan pembangunan kantor Bupati Pohuwato.
Rombongan Bupati diterima langsung oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir. Diana Kusumastuti, MT, beserta Plt. Dirjen Cipta Karya, Endra S. Atmawidjaja, MT, serta jajaran terkait dari Direktorat Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR.
Dalam pertemuan tersebut, Kadis PUPR Pohuwato, Ir. Risdiyanto Mokodompit, memaparkan perkembangan terkait kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pembangunan kantor Bupati.
Diketahui bahwa DED (Detail Engineering Design) pembangunan kantor Bupati sudah dipaparkan oleh konsultan perencana dan telah dilakukan perbaikan atas koreksi yang ada.
Saat ini, tahapan pembangunan hanya menunggu alokasi anggaran dari Kementerian PUPR, yang menurut Wakil Menteri, sudah dimasukkan dalam daftar prioritas pembangunan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Kementerian PUPR pada tahun 2025.
Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama rombongan, berharap agar pembangunan kantor Bupati dapat diprioritaskan dalam alokasi anggaran 2025.
Bupati mengungkapkan bahwa saat ini, pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya optimal karena sebagian bagian pemerintahan masih menggunakan gedung yang bukan milik sendiri. Hal ini dirasa kurang representatif dalam memberikan pelayanan publik.
“Kami tetap berupaya untuk memaksimalkan pelayanan meski dengan keterbatasan ruang yang ada. Harapan kami, agar ini menjadi perhatian serius dari Ibu Wakil Menteri dalam pengalokasian anggaran nanti,” ungkap Bupati Saipul.
