HARIANDATA.COM – Program Pendidikan Kader Pemimpin Muda Daerah yang diluncurkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Gorontalo menuai sorotan tajam dari sejumlah organisasi kepemudaan.
Salah satunya datang dari kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menilai program tersebut sarat kepentingan dan tidak mencerminkan prinsip keadilan serta inklusivitas.
Kekecewaan muncul ketika organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ditetapkan sebagai penerima manfaat pertama dari program tersebut.
Langkah ini memunculkan dugaan keberpihakan, mengingat Kepala Dispora Gorontalo diketahui berasal dari HMI.
“Kami sangat kecewa. Apakah karena Kadis-nya dari HMI, maka yang diprioritaskan hanya HMI? Ini mencederai semangat pembinaan kolektif pemuda,” ujar seorang kader PMII yang enggan disebutkan namanya.
Hal senada disampaikan oleh Supri Setiawan, aktivis muda PMII. Ia menilai pelaksanaan program ini tidak mencerminkan semangat kolaboratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
“Kalau Gubernurnya dari HMI, Kadisnya dari HMI, lalu yang diberi prioritas juga HMI, ini bukan pembinaan tapi pembiaran atas praktik diskriminasi. Jangan jadikan institusi negara sebagai alat kepentingan kelompok,” tegas Supri.
Menurutnya, program ini seharusnya menjadi ruang inklusif bagi seluruh organisasi kepemudaan, tanpa tebang pilih. Ia juga menilai pendekatan yang digunakan Dispora cenderung eksklusif dan tidak membuka ruang yang adil bagi organisasi lain seperti PMII, GMNI, IMM, dan organisasi kepemudaan lokal.
Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan Kepemudaan Dispora Gorontalo, Fredy Ichsan, membantah tudingan tersebut. Ia menyebut bahwa HMI dipilih berdasarkan alasan teknis, termasuk kesiapan organisasi dan jumlah massa.
Namun alasan ini dianggap tidak masuk akal oleh sejumlah pengurus PMII.
“Ini bukan soal jumlah massa, tapi keadilan dalam pembinaan. Banyak organisasi lain yang juga punya kader, program, dan kontribusi yang nyata,” ujar salah satu pengurus PMII cabang Gorontalo.
Kritik juga muncul terkait transparansi anggaran.
Dispora mengakui belum adanya alokasi resmi dalam APBD 2025 untuk program tersebut. Kegiatan saat ini hanya menggunakan dana konsumsi, tanpa rincian anggaran yang jelas, sehingga memunculkan tanda tanya publik terhadap akuntabilitas keuangan.
Para kader PMII mendesak agar Gubernur Gorontalo turun tangan dan mengevaluasi program ini secara menyeluruh.
Mereka menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur organisasi kepemudaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.
“Jika praktik diskriminatif ini terus dibiarkan, kami khawatir pembinaan pemuda hanya akan menjadi alat politik identitas. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan masa depan pemuda di Gorontalo,” pungkas Supri.
