HARIANDATA.COM – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Gorontalo menggelar Konsorsium Pemuda Gorontalo pada Sabtu, 28 Desember 2024.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kepemudaan Islam (OKPI) yang diberikan kesempatan untuk memaparkan kondisi aktual di Provinsi Gorontalo secara ilmiah.
Ketua Umum Terpilih KNPI Provinsi Gorontalo, Riyanto Ismail, menjelaskan bahwa setelah pemaparan materi, forum dilanjutkan dengan diskusi melalui Focus Group Discussion (FGD).
Dalam diskusi ini, masing-masing organisasi membahas berbagai isu yang telah lama diadvokasi dan dibahas mengenai kondisi di daerah tersebut.
“Setelah menerima materi, kami mengadakan FGD untuk mendiskusikan kondisi Gorontalo yang selama ini telah dianalisis oleh masing-masing organisasi kepemudaan dan mahasiswa,” ungkap Riyanto, Minggu, 29 Desember 2024.
Riyanto menambahkan bahwa berdasarkan pemaparan para akademisi, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 tercatat sebesar 53,83%.
Angka ini kemudian meningkat menjadi 57,83% pada 2023, yang lebih tinggi dari IPP nasional yang hanya mencapai 56,33%.
Namun, meskipun ada peningkatan pada sektor pemuda, beberapa tantangan masih dihadapi, terutama di sektor pendidikan.
Rata-rata lama sekolah di Gorontalo masih berada pada angka 10,38%, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 11,04%.
Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius. Angka kesakitan pemuda di Gorontalo tercatat cukup tinggi, yaitu 9,55%, sementara rata-rata nasional hanya 6,25%.
“Jadi, tantangan bagi pemuda Gorontalo semakin besar. Diperlukan penyelarasan pemikiran dalam mendorong produktivitas pemuda di daerah ini,” kata Riyanto.
Sementara itu, Juru Bicara Konsorsium Pemuda Gorontalo, Firman Latuda, menyampaikan bahwa hasil dari pemaparan setiap OKP/OKPI menghasilkan 41 rekomendasi ilmiah.
Rekomendasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya, hingga masalah korupsi, perda pemuda, serta potensi dan permasalahan sumber daya alam di Gorontalo.
“Ke-41 rekomendasi ini berbasis data dan akan diserahkan kepada pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta aparat penegak hukum di Gorontalo,” ungkap Firman.
Firman yang juga menjabat sebagai Ketua PKC PMII Gorontalo menambahkan, rekomendasi tersebut akan dibukukan dan disusun berdasarkan data yang disampaikan oleh masing-masing organisasi.
Diharapkan, rekomendasi ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah dan stakeholder terkait dalam menyusun kebijakan di tahun 2025, dengan berpedoman pada data yang akurat.
“Rekomendasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil pada 2025 dapat berlandaskan pada data yang sesuai dengan kondisi aktual di lapangan,” tandas Firman.
