HARIANDATA.COM – Aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong kembali menarik perhatian publik.
Daerah yang selama ini dikenal dengan dominasi subsektor pertanian, khususnya tanaman pangan, kini dihadapkan pada ancaman kerusakan lingkungan yang serius akibat maraknya praktik pertambangan ilegal.
Adrianto Mastur, pemuda asal Parigi Moutong yang juga menjabat sebagai Ketua Senat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, menegaskan bahwa masalah PETI di wilayah tersebut harus menjadi perhatian serius dari seluruh masyarakat.
Adrianto menyatakan bahwa meskipun beberapa pihak berusaha menormalisasi praktik ilegal ini, tidak ada pembenaran yang dapat diterima.
“PETI ini sudah menjadi masalah besar. Tidak ada pembenaran atas praktik ini, meskipun beberapa orang mencoba menormalisasi kesalahan demi kepentingan masyarakat,” ujar Adrianto, saat dikonfirmasi Hariandata.com, Rabu (29/1/2025).
Adrianto juga mengkritik sikap apatis pemerintah terhadap maraknya pertambangan ilegal ini.
Menurutnya, selain merugikan masyarakat, aktivitas PETI juga merusak lingkungan yang dapat berujung pada bencana alam.
Ia menyoroti peran penting pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk lebih aktif dalam mengawasi dan mengendalikan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan ilegal.
Namun, hingga kini, ia menilai belum ada langkah konkret yang diambil oleh instansi terkait untuk menangani masalah tersebut.
Lebih lanjut, Adrianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap nasib para penambang ilegal yang bergantung pada aktivitas PETI untuk mencari nafkah.
“Saya tidak ingin membenarkan praktik ilegal ini, tetapi kita juga harus memikirkan solusi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor ini. Fokus kita ke depan harus mencari solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini,” tambahnya.
Adrianto menekankan bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan tegas terhadap maraknya PETI di Parigi Moutong dan tidak hanya menyalahkan masyarakat ketika masalah tersebut timbul.
“Pemerintah harus hadir di tengah-tengah kekacauan ini. Jangan hanya bersembunyi di balik kekuasaan, sementara masyarakat yang menjadi korban,” tegasnya.
